Laman

Showing posts with label PPKN. Show all posts
Showing posts with label PPKN. Show all posts

7 November 2015

Sikap yang harus dilakukan dan dihindari oleh penyelenggara pemerintah


Sebutkan sikap yang harus dilakukan dan sikap harus dihindari oleh penyelenggara pemerintah demi terciptannya situasi dan kondisi yang diharapkan
Jawab :

SIKAP YANG HARUS DILAKUKAN PENYELENGGARA PEMERINTAH
Tetap menjaga keutuhan atau tegaknya NKRI
Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
Pemerintahan yang demokratis
Pembagian kekuasaan
Kekeluargaan dan kegotong-royongan
Keterbukaan
Mewujudkan kesejahteraan sosial

SIKAP YANG HARUS DIHINDARI PENYELENGGARA PEMERINTAH
Sikap chauvisme
Sikap primorgial (mementingkan keluarga, kelompok dan daerah)
Atheisme
Sukuisme
Sikap radikal
Individualisme (mementingkan kepentingan pribadi)

Sumber : penjelasan dari bapak  Drs.Sapardi (Guru PKN saya)

19 March 2015

Hak Asylum


Hak untuk memberi kesempatan kepada suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara asing yang melarikan diri, disebut ....
A.      Imunitas
B.      Prerogatif
C.      Eksteritorial
D.      Teritorial
E.       Asylum
Jawab :
E | Hak Asylum

Keterangan :
Hak Imunitas adalah hak bagi pejabat-pejabat diplomatik untuk tidak tunduk kepada kekuasaan negara dimana dia ditempatkan

14 March 2015

Pelaksanaan politik luar negeri merupakan amanat UUD 1945 pasal

Pelaksanaan politik luar negeri merupakan amanat UUD 1945 pasal
a.       12
b.      11
c.       16
d.      15
e.      14

Jawab : ....

Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Berlandaskan
Pelaksanaan politik luar negeri indonesia merupakan amanat UUD 1945 pasal

Nuntius Adalah Sebutan Untuk Duta Besar


Nuntius Adalah Sebutan Untuk Duta Besar
a.       Uni Soviet
b.      Amerika Serikat
c.       Vatikan
d.      Yunani
e.      Inggris
f.        Arab Saudi
JAWABAN :
C | Vatikan
Soal selanjutnya
Lembaga yang berwenang meratifikasi  perjanjian internasional di indonesia yaitu
a.       Menteri Luar Negeri
b.      Menteri Hukum dan HAM
c.       Presiden dengan persetujuan DPR
d.      MPR
e.      Menteri Sekretariat Negara
JAWABAN :
C | Presiden dengan persetujuan DPR

7 March 2015

Tugas khusus Departemen Luar Negeri dilaksanakan oleh


Tugas khusus Departemen Luar Negeri dilaksanakan oleh
a.       Direktorat Jenderal
b.      Sekretariat Jenderal
c.       Sekretariat ASEAN
d.      Inspektorak Jenderal
e.      Badan Penelitian dan pengembangan
f.        Menteri Luar Negeri

JAWAB : .......................